Wacana untuk mengubah wajah daerah menjadi pusat inovasi dan kreativitas baru di Jawa Barat terus didengungkan oleh jajaran pemerintah daerah setempat. Konsep Majalengka Creative City dicanangkan sebagai langkah strategis untuk menangkap peluang dari keberadaan bandara internasional dan konektivitas infrastruktur yang semakin membaik. Namun, di balik promosi yang gencar di berbagai platform media, muncul pertanyaan kritis dari kalangan aktivis dan masyarakat mengenai sejauh mana visi ini benar-benar menyentuh kebutuhan para pelaku kreatif di tingkat akar rumput.
Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Majalengka Creative City adalah ketersediaan ruang publik yang representatif bagi para seniman dan pengusaha muda untuk berkolaborasi. Selama ini, banyak program yang diluncurkan terkesan hanya bersifat seremonial dan berorientasi pada penyerapan anggaran tahunan tanpa adanya keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan gedung-gedung megah tanpa adanya kurasi konten dan pembinaan komunitas yang konsisten justru berisiko menjadi bangunan mangkrak yang tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal yang memiliki talenta luar biasa.
Dukungan birokrasi yang masih sering kali kaku dan lambat dalam merespons kebutuhan industri kreatif juga menjadi penghambat implementasi Majalengka Creative City di lapangan. Para pelaku industri kreatif membutuhkan ekosistem yang mendukung perizinan usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta akses ke pasar yang lebih luas, bukan sekadar festival tahunan yang bersifat sementara. Jika pemerintah hanya fokus pada aspek fisik pembangunan tanpa memperkuat sumber daya manusianya, maka impian menjadi kota kreatif hanya akan berakhir sebagai slogan indah di atas kertas dokumen perencanaan daerah saja.
Selain itu, sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kreatif lokal di wilayah ini masih terasa sangat jauh jaraknya. Untuk menyokong keberhasilan Majalengka Creative City, diperlukan kurikulum yang mampu mencetak generasi muda yang inovatif dan siap bersaing di level global namun tetap berpijak pada nilai budaya lokal. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari sektor swasta dan komunitas mandiri, beban pembangunan yang hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak akan cukup kuat untuk menopang beban biaya operasional yang sangat tinggi dalam jangka panjang.