Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang tengah berupaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, masih menghadapi tantangan serius dari praktik pungutan liar (pungli). Fenomena ini, meskipun seringkali dianggap “recehan” oleh sebagian pihak, sesungguhnya merugikan masyarakat secara luas, menghambat iklim investasi, dan mencoreng citra tata kelola pemerintahan yang bersih. Berbagai laporan dan operasi tangkap tangan (OTT) menunjukkan bahwa pungli masih menjadi masalah di berbagai sektor.
Pungutan liar di Majalengka dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan menyasar beragam lapisan masyarakat. Salah satu sektor yang kerap menjadi lahan basah bagi praktik ini adalah pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen kependudukan (KTP, KK), perizinan usaha, hingga layanan di kantor desa atau kelurahan. Masyarakat seringkali dipaksa membayar sejumlah uang di luar ketentuan resmi agar proses layanan bisa dipercepat atau dipermudah.
Selain pelayanan publik, sektor transportasi dan logistik juga tidak luput dari ancaman pungli. Para sopir angkutan barang atau penumpang kerap menjadi target oknum-oknum yang meminta “uang jalan” atau “uang keamanan” secara ilegal di pos-pos tertentu atau di jalan raya. Hal ini tentu saja meningkatkan biaya operasional dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen, atau mengurangi keuntungan para pelaku usaha.
Dampak dari penarikan pungutan liar sangatlah merugikan. Bagi masyarakat, pungli menambah beban ekonomi dan menciptakan ketidakadilan, karena pelayanan yang seharusnya gratis atau berbiaya resmi menjadi mahal. Bagi dunia usaha, pungli menciptakan “ekonomi biaya tinggi” yang mengurangi daya saing dan membuat investor enggan berinvestasi di Majalengka. Ini pada akhirnya akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, praktik pungli juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama aparat penegak hukum, termasuk Polres Majalengka dan Kejaksaan, telah menunjukkan komitmen untuk memberantas pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terus melakukan operasi dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Penangkapan oknum-oknum yang terlibat pungli, misalnya dalam kasus terkait bantuan sosial atau pelayanan publik, seringkali menjadi berita utama yang menunjukkan keseriusan penegakan hukum.